Solusirakyat.id-Garut-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil di tingkat desa justru dikeluhkan sejumlah pengrajin tahu di Kampung Pagembrongan, Desa Karyasari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut.
Salah seorang pengrajin tahu, Bapak Nenih/Ibu Heni, menyampaikan kepada awak media bahwa menjalankan usaha tahu saat ini bukan perkara mudah. Harga bahan baku yang terus menjadi beban, ditambah proses produksi yang cukup rumit, membuat keuntungan pengrajin semakin tertekan.
Menurutnya, keberadaan dapur MBG di wilayah Desa Karyasari semestinya dapat menjadi peluang bagi pengusaha kecil seperti pengrajin tahu untuk menjadi bagian dari rantai pasok program pemerintah tersebut.
Namun, ia mengaku dua dapur MBG yang berada di wilayah Desa Karyasari belum menjadikan usaha tahu miliknya sebagai mitra atau pemasok.
“Kami berharap pemerintah memberikan kebijakan agar pengusaha kecil seperti kami bisa berkolaborasi dengan program pemerintah. Kalau ada dapur MBG di desa kami, seharusnya pengrajin kecil juga bisa mendapatkan manfaat,” ujarnya.
Lebih jauh, pengrajin tersebut mengaku mendapatkan informasi bahwa terdapat pihak-pihak tertentu yang disebut meminta atau memainkan persoalan harga dalam proses kerja sama dengan dapur MBG.
Pernyataan mengenai adanya pihak yang diduga memainkan harga tersebut masih merupakan keluhan dan keterangan dari pengrajin, sehingga perlu dikonfirmasi kepada pengelola dapur MBG maupun pihak terkait.
Ia menilai, apabila harga pembelian terlalu rendah dibandingkan harga pasar dan biaya produksi, pengrajin kecil justru akan kesulitan mempertahankan usahanya.
“Dampak adanya dapur MBG belum terasa bagi pengrajin seperti kami. Kalau harga yang diberikan terlalu murah dan tidak sesuai dengan harga pasaran, kami juga berat untuk memenuhi pesanan,” keluhnya.
Program MBG Jangan Hanya Berhenti di Dapur.
Keluhan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana program MBG dapat melibatkan pelaku UMKM dan pengusaha kecil di sekitar dapur.
Bagi pengrajin tahu, menjadi pemasok bukan sekadar mendapatkan pesanan. Mereka harus menghitung harga bahan baku, tenaga kerja, proses produksi, transportasi hingga keuntungan yang wajar.
Karena itu, pengrajin berharap pemerintah maupun pengelola dapur MBG dapat membuka mekanisme kemitraan yang transparan, termasuk mengenai standar harga, persyaratan menjadi pemasok, serta proses pemilihan mitra.
Jika program pemerintah ditujukan pula untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, para pengusaha kecil di tingkat desa berharap tidak hanya menjadi penonton di tengah beroperasinya dapur MBG di wilayah mereka.
Media ini masih membuka ruang konfirmasi kepada pengelola dapur MBG di Desa Karyasari, pihak terkait, serta pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengadaan bahan pangan, penetapan harga, dan peluang kemitraan dengan pengrajin tahu lokal.
(Abah Yaya)
